Home » Blog

Blog

Mulai 1 Januari 2022, aturan terkait pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mulai berlaku.

Tepatnya ada 4 aturan PPh yang mulai berlaku pada Sabtu besok. Aturan yang pertama adalah pajak atas fasilitas karyawan berupa barang atau pemberian natura merupakan penghasilan.… Selengkapnya »Mulai 1 Januari 2022, aturan terkait pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mulai berlaku.

Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan ketentuan yang berlaku saat wajib pajak sudah tidak berhak lagi memanfaatkan skema PPh final UMKM 0,5%.

DJP melalui media sosial menjawab pertanyaan salah satu wajib pajak yang periode pemanfaatan PPh final UMKM berakhir pada 2022. Menurut DJP, saat periode pemanfaatan PPh… Selengkapnya »Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan ketentuan yang berlaku saat wajib pajak sudah tidak berhak lagi memanfaatkan skema PPh final UMKM 0,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya untuk mengikuti PPS yang berlangsung pada 1 Januari—30 Juni 2022. PPS menjadi kesempatan baik bagi wajib pajak karena dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi.

PPS memiliki 2 skema. Pertama, skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Kedua, skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi… Selengkapnya »Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya untuk mengikuti PPS yang berlangsung pada 1 Januari—30 Juni 2022. PPS menjadi kesempatan baik bagi wajib pajak karena dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi.

UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memuat perubahan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi yang ada dalam UU Pajak Penghasilan (PPh).

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1), penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1… Selengkapnya »UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memuat perubahan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi yang ada dalam UU Pajak Penghasilan (PPh).

TUJUAN AUDIT

Pengumpulan bukti pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktiva, wawancara, serta melalui berbagai sumber di luar pemeriksaan klien. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan: “Bukti… Selengkapnya »TUJUAN AUDIT