Home » Blog » Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya untuk mengikuti PPS yang berlangsung pada 1 Januari—30 Juni 2022. PPS menjadi kesempatan baik bagi wajib pajak karena dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya untuk mengikuti PPS yang berlangsung pada 1 Januari—30 Juni 2022. PPS menjadi kesempatan baik bagi wajib pajak karena dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi.

PPS memiliki 2 skema. Pertama, skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Kedua, skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016—2020. Simak ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

Selain mengenai PPS, ada pula bahasan terkait dengan pemberlakuan skema opsen yang diamanatkan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Ada pula bahasan tentang pemanfaatan insentif pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Akses Informasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini DJP memiliki skema automatic exchange of information. Akses informasi tidak terbatas karena mencakup seluruh sektor keuangan. Otoritas juga memiliki skema kerja sama global.
“Jadi, kemungkinan kami menemukan [harta yang belum diungkap dalam SPT Tahunan] pasti ada,” ujar Sri Mulyani.
Karena banyaknya akses informasi, Sri Mulyani mengimbau wajib pajak memanfaatkan PPS jika masih memiliki harta yang belum dilaporkan. Wajib pajak diimbau untuk tidak menunggu hingga akhir periode untuk memanfaatkan kebijakan ini. (DDTCNews)

Sistem Teknologi Informasi

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita mengatakan DJP akan memiliki sistem teknologi informasi yang lebih mumpuni dalam mengolah data dan informasi wajib pajak mulai 2023.
“Kalau ikut ada untungnya, enggak diperiksa. Tapi jangan kecil-kecil, entar diperiksa juga. Kalau sudah ikut, bukan berarti tidak diperiksa. Kalau ketahuan ada aset yang memang tidak dimasukin, tetap kena. Kalau mau jujur, jujurlah sepenuh hati,” katanya. (DDTCNews)

Aplikasi untuk PPS

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan kebijakan PPS akan dijalankan sepenuhnya lewat aplikasi khusus. Persiapan akhir yang sedang digarap berupa user acceptance test penggunaan aplikasi.
“Saat ini DJP sedang melakukan user acceptance test untuk aplikasi PPS,” katanya. (DDTCNews)

Opsen Pajak

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan secara definitif opsen memang merupakan pungutan tambahan. Namun, tarif pajak yang menjadi objek opsen telah diturunkan melalui UU HKPD sehingga beban pajak dan opsen yang ditanggung wajib pajak tak bertambah.
“Kita desain sedemikian rupa dengan cara menurunkan tarif efektif yang awal sehingga nanti tarif efektif akhirnya ini sama bebannya ke wajib pajak. Kalau 2% ya 2%, kalau 20% ya 20%,” ujar Astera. Simak ‘Tenang! Opsen Pajak Kendaraan dan BBNKB Dijamin Tak Tambah Beban WP’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Insentif Perpajakan

Hingga 10 Desember 2021, realisasi serapan anggaran insentif dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah menembus 100%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi insentif usaha PEN mencapai Rp62,86 triliun atau sudah melebihi dari pagu yang ditetapkan tahun ini senilai Rp62,83 triliun. Sebagian besar dimanfaatkan untuk insentif perpajakan. (DDTCNews).

https://news.ddtc.co.id/djp-bakal-telusuri-harta-yang-belum-diungkapkan-wajib-pajak-35316

Tinggalkan Balasan